Masalah Teluk Balikpapan Dilaporkan ke Pusat


BALIKPAPAN - Dugaan kejahatan lingkungan di Teluk Balikpapan yang menjadi temuan Forum Peduli Teluk Balikpapan akhirnya masuk meja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kepastian tersebut diketahui setelah laporan pelanggaran lingkungan diterima Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan (P3EK), kemarin (22/12).

Masuknya laporan ini tak terlepas dari aksi unjuk rasa yang dilakukan puluhan anggota Forum Peduli Teluk Balikpapan di depan kantor P3EK, Jalan Sudirman, Melawai, kemarin. Koordinator Forum Peduli Teluk Balikpapan Husein mengatakan, dari beberapa perusahaan di Kawasan Industri Kariangau yang notabene berada di kawasan Teluk Balikpapan ditengarai melakukan aktivitas menyimpang. Seperti yang dilakukan perusahaan berinisial AAS . Menurutnya, perusahaan  ini melakukan reklamasi pantai namun tidak mengantongi izin.

 “Perusahaan ini (AAS), membuka lahan tanpa memiliki izin lingkungan.  Mereka mengeruk pantai dan mengupas lahan. Ini harus ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang,” sebut pria berambut gimbal ini. Husein melanjutkan, dugaan pihaknya semakin kuat setelah permohonan data dan informasi (uji akses) terkait izin lingkungan ke PPID Balikpapan menyatakan bahwa perusahaan AAS belum memiliki izin lingkungan.

Selain melanggar Pasal 36 ayat 1 juncto Pasal 109 Undang-Undang 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Husein menyebut aktivitas tersebut telah mengancam habitat dan ekosistem di Teluk Balikpapan. Di antaranya mangrove, terumbu karang, bekantan dan pesut Teluk Balikpapan. Akibat eksplorasi secara masif ini, Forum Peduli Teluk Balikpapan mengklaim, populasi pesut dan bekantan menyusut. Khusus pesut, jumlahnya diperkirakan tersisa 70- an ekor sementara  bekantan kurang dari seribu ekor.

“Dua hari lalu baru meninggal. Kami minta agar pemerintah melakukan verifikasi dengan melibatkan kami sehingga hasilnya objektif. Kami juga memohon agar penanganan kasus ini terbuka dan disampaikan ke publik. Jika memang terjadi pelanggaran agar diproses hukum,” katanya.

Kepala Bidang Evaluasi dan Tindak Lanjut Pengelolaan P3EK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sasmita Nugroho mengatakan, setelah serah terima aduan, pihaknya segera mengirimkan berkas temuan ke pusat. “Paling lambat, Februari 2016 Dirjen Penegakan Hukum akan melakukan investigasi,” janjinya.
Menurut Sasmita, perusahaan yang tidak mengantongi izin namun melakukan reklamasi pantai adalah pelanggaran pidana. “Ini akan kami sampaikan ke Dirjen Penegakan Hukum. Jika mendengar penjelasan tadi, maka ini pidana karena tidak punya izin,” tegasnya.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Gambar
Di wilayah perairannya Teluk Balikpapan juga ternyata menjadi habitat beberapa jenis satwa yang dianggap benar-benar terancam punah, yaitu Dugong. Bahkan satwa ini sempat diusulkan telah punah di bumi Kalimantan pada 1996, namum 4 tahun kemudian, Yayasan RASI (Rare Aquatiq Species Indonesia) menemukan denyut kehidupan liar mamalia itu di Teluk Balikpapan. Saelain itu keunikan satwa di Teluk Balikpapan kian mencengangkan, karena terdapat habitat satwa langka yang selama ini diketahui hanya hidup di ekosistem air tawar, yakni Pesut Mahakam. Pesut adalah jenis hewan mamalia yang sering disebut lumba-lumba air tawar yang hampir punah karena berdasarkan data tahun 2007, populasi hewan langka ini sisa 50 ekor saja dan menempati urutan tertinggi satwa Indonesia yang terancam punah. Secara taksonomi, Pesut Mahakam adalah subspesies dari pesut (Irrawaddy Dolphin). Selama ini popolasi satwa itu diketahui hanya terdapat di Sungai Mahakam, Sungai Mekong, dan Sungai Irrawaddy. Populasi Pesut d
Baca selengkapnya

Hubungi Kami

Sekretariat Forum Peduli Teluk Balikpapan Jl. Ruhui Rahayu, Perumahan Rengganis RT35, Blok 2A No.85 Kel. Gunung Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan Balikpapan, Kalimantan Timur, Indonesia 76114  Phone : 081348744716 Email  : fpt.balikpapan@gmail.com PETA LOKASI
Baca selengkapnya

Ekspos Akhir Tahun, Konflik Lahan di Kaltim Berada di Posisi Kedua

Gambar
BALIKPAPAN- Ketidakpastian areal kawasan hutan merupakan salah satu penghambat efektifitas tata kelola hutan di Indonesia. Sepanjang tahun ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat Kalimantan berada di posisi kedua setelah Sumatera terkait konflik tenurial. Dari 201 konflik di 28 provinsi Indonesia itu, Kaltim bersanding dengan Sumatera Selatan di urutan keempat dengan jumlah 16 konflik. Sedangkan, berdasarkan topologi Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Kalimantan konflik tenurial masyarakat dengan pemegang izin ada 28 konflik di Kalimantan. Di bawah Riau dengan 36 konflik, kemudian Jambi dengan 26 konflik. “Banyaknya konflik tenurial di Kaltim bersumber dari kasus lama belum diselesaikan, kemudian muncul lagi konflik baru. Sehingga tren setiap tahun meningkat,” jelas Hamsuri Mediator Asociated Impartial Mediator Network (IMN) dalam bincang ringan dengan Bisnis, Sabtu (30/12) pagi. Konflik yang terjadi, menurutnya, karena ketid
Baca selengkapnya